Pamekasan, 28/10 (Antara/FINROLL News) - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Nasional-Islam Pamekasan, Madura, Jawa Timur, melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD setempat, Rabu, menuntut transparansi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Pamekasan ini datang dengan membawa sejumlah poster dan spanduk yang intinya meminta DPR ikut mengawal proses penerimaan CPNS di kota Gerbang Salam tersebut mengingat penerimaan CPNS tahun lalu yang bermasalah.
"Kami minta dewan melakukan pengawalan ketat, jangan sampai penyimpangan kembali terjadi," kata juru bicara mahasiswa Amiruddin.
Para pengunjuk rasa juga meminta panitia pelaksana bersikap transparan dalam setiap tahapan pelaksanaan penerimaan CPNS, karena selama ini panitia pelaksana terkesan kurang terbuka dalam menyampaikan pengumuman.
Menurut Amiruddin, pengumuman seharusnya disampaikan jauh hari sebelum pendaftaran dibuka, bukan bersamaan dengan waktu pendaftaran sebagaimana terjadi di Pamekasan. Di daerah lain, pengumuman disampaikan lebih awal.
Mahalnya harga alat kelengkapan pendaftaran CPNS di kantor pos juga menjadi sorotan mahasiswa dalam aksi yang digelar di halaman kantor DPRD Jalan Kabupaten Pamekasan itu.
Setelah puas berorasi, perwakilan mahasiswa ini menemui perwakilan DPRD untuk menyampaikan secara langsung tuntutan mereka. "Kami tidak ingin nama Kabupaten Pamekasan kembali tercoreng hanya karena ada oknum yang melakukan penyimpangan," kata Amir sesaat sebelum menyampaikan pernyataan tertulis di depan Wakil Ketua DPRD Muhdlar Abdullah.
Muhdlar berjanji akan memperhatikan aspirasi mahasiswa tersebut dengan membentuk tim pemantau yang akan ditangani oleh komisi.
Menurut anggota dewan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Iskandar pada prinsipnya dewan memiliki keinginan yang sama tentang pelaksanaan penerimaan CPNS yang bersih dan bebas dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).
"Dari awal saya telah menyerukan agar penerimaan CPNS berlangsung dengan transparan dan bebas KKN," kata Iskandar.
Peristiwa kebocoran soal dan adanya oknum pegawai di lingkungan Pemkab Pamekasan yang ketahuan terlibat dalam pelaksanaan pembocoran soal, sudah menjadi cacatan khusus DPRD.
"Ini bukan hanya tugas kami di dewan tapi semua pihak. Jika memang ada temuan, kami siap menindaklanjuti. Kami juga akan melakukan koordinasi dengan petugas kepolisian terkait persoalan ini," tegasnya.
Secara terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Dr Djamaluddin Karim memastikan tidak akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS di Pamekasan. Selain sudah melakukan persiapan secara matang, tim pembuat soal yang ditunjuk juga berubah.
"Saat ini kami menunjuk Universitas Indonesia (UI) sebagai tim pembuat soal. Kami tidak menggunakan perguruan tinggi yang digunakan pada 2008," katanya.
Aksi unjuk rasa tersebut merupakan yang kedua di Pamekasan. Sebelumnya aksi unjuk rasa juga digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di monumen Arek Lancor.
(Sumber: http://news.id.finroll.com)
Posting Komentar