Pamekasan - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menilai pendidikan di wilayah Kabupaten Pamekasan dan di Madura pada umumnya, masih memprihatinkan.
"Kami melihat masih banyak lembaga pendidikan di Pamekasan yang tidak memenuhi standar sebagai lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta," kata Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI cabang Pamekasan, Syafii, Rabu.
Semestinya, sebagai kabupaten yang memperioritaskan pembangunan di bidang pendidikan, sarana dan fasilitas pendidikan harus menjadi perhatian utama. Pemerataan pendidikan antara kota dan daerah sangat dibutuhkan, mengingat ketimpangan pendidikan masih terjadi.
Pemerintah, kata dia, hanya memperhatikan kelengkapan sarana pendidikan di wilayah perkotaan saja, sedang di pedesaan masih terabaikan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya lembaga pendidikan yang kekurangan guru di wilayah pedesaan.
Syafii mencontohkan, seperti kondisi lembaga pendidikan SMP Negeri 2 di Kecamatan Proppo yang hingga kini para siswanya masih belajar dengan cemas karena takut gedungnya ambruk.
"Kondisi semacam ini kan tidak lagi mencerminkan bahwa Kabupaten Pamekasan sebagai kabupaten yang memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan," katanya.
Kondisi ini juga diperparah dengan banyaknya lahan pendidikan di Pamekasan, khususnya sekolah dasar (SD) yang tersebar di 189 desa/kelurahan di Pamekasan yang berada di lahan milik pribadi.
Tuntutan agar pemerintah melakukan perbaikan dalam bidang pendidikan yang disampaikan HMI cabang Pamekasan ini merupakan satu dari empat poin tuntutan yang akan disampaikan ke Bupati Pamekasan Drs.Kholilurrahman, Rabu (2/9), akan tetapi gagal dilakukan karena yang bersangkutan sakit.
Tiga poin tuntutan lainnya adalah perbaikan di bidang ekonomi, kesehatan dan fasilitas publik yang ada di Pamekasan. Menurut Syafii, di bidang ekonomi, Pemkab Pamekasan perlu melakukan penataan dan pembinaan terhadap para pedagang kali lima (PKL) yang banyak berjualan di sepanjang trotoar di dalam kota Pamekasan, karena mengganggu keindahan kota.
"Kalau fasilitas umum dan layanan umum yang ada di Pamekasan yang bagi kami terasa sangat tidak enak dipandang mata adalah kondisi rumah sakit daerah," katanya.
Mantan aktivis HMI Komisariat Unira ini menambahkan, kondisi rumah sakit daerah (RSD) Pamekasan masih kurang representatif. Selain ketersediaan air bersih kurang, rumah sakit yang dibangun dengan dana ratusan miliar rupiah itu terkesan kumuh. Pungutan liar dari oknum petugas parkir masih saja terjadi.
"Di rumah sakit daerah itu kan parkirnya Rp1.000, padahal yang tercantum di karcisnya itu hanya Rp200," katanya.
Jika dalam sehari saja sekitar 100 sepeda motor yang parkir, maka yang masuk ke kas daerah hanya Rp20.000, sedang Rp80.000 sisanya masuk kantong pribadi oknum petugasnya.
Di bagian akhir, HMI meminta agar Pemkab melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang produk peraturan daerah (Perda) yang telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Pamekasan. Sebab menurut Syafii, hingga kini masyarakat belum banyak tahu tentang Peraturan Daerah (Perda) yang telah diundangkan.
Kondisi semacam itu akan menyebakan masyarakat buta hukum dan pada akhirnya akan menjadinya pembenar jika mereka harus melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Harapan kami jangan sampai ada komunikasi yang tersumbat antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki terhadap keberlangsungan tata pemerintahan dan pembangunan di bumi Gerbang Salam ini," pungkasnya.
(Sumber: www.antarajatim.com)
Posting Komentar