Pamekasan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, kini melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat, terkait protes sejumlah rekanan yang disampaikan ke dewan, Kamis (22/10).
"Kami telah menyampaikan ke Dinas PU Pamekasan semua yang menjadi tuntutan para rekanan, dan kami berharap dalam waktu dekat sudah ada tindaklanjutnya," kata Ketua Sementara DPRD Pamekasan, Iskandar, Senin.
Menurut Iskandar, dewan telah meminta pihak eksekutif supaya memperhatikan keluhan para rekanan tersebut. Dari segi aturan, kebijakan yang ditetapkan pemkab dalam hal pelaksanaan gelar proyek tidak menyimpang.
"Kami hanya meminta dari sisi kemanusiannya saja. Yang datang perwakilan dari tujuh organisasi rekanan itu kan merupakan warga asli Pamekasan, hidup dan juga dibesarkan di Pamekasan. Saya kira mereka juga perlu diperhatikan," katanya.
Kedatangan perwakilan rekanan yang mengatasnamakan "KanCah Ancor Pamekasan" Kamis (22/10) lalu itu, menyampaikan keluhan kepada wakil mereka di DPRD atas kebijakan Pemkab Pamekasan yang dinilai terkesan tebang pilih dalam hal pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut.
Menurut juru bicara rekana Ismail, dalam hal pembagian proyek pembangunan di Pamekasan, pemkab terkesan kurang memperhatikan rekanan lokal dan lebih memilih rekanan besar.
Ia mengatakan, program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pemberantasan kemiskinan. Namun, fakta yang terjadi kebijakan yang diberlakukan, bukan memihak kelompok lemah.
Hal senada juga disampaikan Wazirul Jihad rekanan asal wilayah Kecamatan Kota Pamekasan. Kebijakan pemkab yang terkesan kurang memperhatikan keberadaan rekanan lokal, adalah dalam hal penetapan pelaksana proyek program pemberdayaan masyarakat kecil.
Seharusnya, kata dia, sesuai dengan programnya untuk pemberdayaan masyarakat dan ekonomi rakyat kecil, maka rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana adalah perusahaan kecil.
Sebab, saat ini di Pamekasan jumlah rekanan kecil yang perlu mendapatkan uluran tangan pemerintah berjumlah ribuan.
"Kalau hanya perusahaan besar yang ditunjuk dan selalu mendapatkan jatah proyek, kapan ekonomi di Pamekasan ini bisa berkembang," katanya.
(Sumber: www.antarajatim.com)
Posting Komentar