Anggota Dewan: Jangan Membangun Diatas Penderitaan Warga
Pamekasan - Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Iskandar menyatakan, kantor dewan jangan dibangun diatas penderitaan, pengangguran, dan kemiskinan yang masih mendera warga Pamekasan.
"Saya tidak setuju dengan rencana pemkab dan sebagian anggota DPRD Pamekasan yang ingin membangun kantor dewan yang baru. Masyarakat masih banyak menderita, pengangguran masih menumpuk dan kemiskinan masih mendera masyarakat kita," kata Iskandar, Jumat.
Pernyataan Iskandar ini disampaikan menanggapi usulan sebagian pimpinan DPRD dan Pemkab Pamekasan yang ingin membangun gedung baru, karena kantor dewan yang saat ini ditempati dinilai tidak layak dan lokasinya tidak strategis, karena berdempetan dengan kantor pemkab.
Iskandar justru menyatakan, gedung dewan yang ditempati saat ini masih sangat layak. Keinginan membangun gedung DPRD baru, bukan merupakan keinginan mayoritas anggota dewan, namun hanya segelintir orang saja.
"Secara pribadi ataupun secara kelembagaan kami tidak setuju. Lebih baik dana untuk pembangunan gedung dewan itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin di Pamekasan ini," ucapnya menegaskan.
Menurut dia, dana sebesar Rp25 miliar untuk rencana pembangunan gedung DPRD yang baru tersebut, sebaiknya diprosentasekan untuk membangun kapasitas sarana prasarana, peningkatan produktivitas pertanian, agroindustri, dan UKM. Juga untuk fasilitasi peningkatan akses dan kesempatan bagi pencari kerja produktif, baik di luar ataupun dalam negeri.
"Misalnya ke Batam, Hong Kong, Asia Pasifik, yang tentunya bagi mereka yang memiliki kompetensi sesuai dengan pendidikan kejuruan yang ada," paparnya.
Selain itu, anggaran Rp25 miliar tersebut, juga bisa dialokasikan untuk mensubsidi masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Mantan aktivis Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jatim ini memaparkan, jumlah penganggur atau pencari kerja di Kabupaten Pamekasan pada 2010 ini bertambah 2.000 orang. Itu artinya memperbesar angka pengangguran di daerah dari tahun 2009 lalu yang hanya 16.000 orang menjadi 18.000 orang.
Yang lebih memprihatikan, mayoritas penganggur adalah berusia produktif dan orang terdidik, yakni bergelar sarjana.
Sementara perusahaan yang ada di Pamekasan berdaya serap rendah, dengan upah dibawah standar UMK, sehingga masyarakat lebih banyak berburu menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Di bidang kemiskinan, sambung Iskandar, sebanyak 234.019 jiwa dari total 851.690 penduduk di Kabupaten Pamekasan masih berada dalam garis kemiskinan atau sekitar 35,76 persen, masih jauh diatas angka kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Timur yang hanya 16,68 persen.
Sementara di bidang kesehatan, di Pamekasan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan layanan kesehatan secara layak.
Di Kabupaten Pamekasan dari bulan Januari hingga kini tercatat 10 penderita gizi buruk, jumlah yang tergolong banyak, bahkan satu penderita di antaranya balita asal Kecamatan Proppo meninggal dunia.
"Haruskah kita menutup mata dengan kondisi seperti ini, dengan membangun gedung dewan yang baru yang biayanya mencapai Rp25 miliar. Kenapa tidak diperioritaskan pada penanganan persoalan sosial ini dulu uang untuk pembangunan gedung tersebut?" tegas Iskandar.
Sebelumnya, wakil Ketua DPRD Pamekasan Muhdlar Abdullah menyatakan, pembangunan gedung baru tersebut dilakukan karena gedung yang ditempati saat ini sangat sempit dan lokasinya berdampingan dengan kantor pemkab.
Kepada sejumlah wartawan di Pamekasan, politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyatakan, usulan membangun gedung baru tersebut telah disetujui Bupati Pamekasan Kholilurrahman, dan rencananya akan dimulai pada 2011 secara bertahap.
"Sebab kalau dana dari APBD kami tidak mampu. Jadi pembangunannya secara bertahap saja," ujar Muhdlar Abdullah.
Rencananya, gedung DPRD baru yang akan dibangun pada 2011 itu di areal seluas 1 hektare di Desa Panempan, sekitar 1 kilometer dari Kota Pamekasan.
"Saya tidak setuju dengan rencana pemkab dan sebagian anggota DPRD Pamekasan yang ingin membangun kantor dewan yang baru. Masyarakat masih banyak menderita, pengangguran masih menumpuk dan kemiskinan masih mendera masyarakat kita," kata Iskandar, Jumat.
Pernyataan Iskandar ini disampaikan menanggapi usulan sebagian pimpinan DPRD dan Pemkab Pamekasan yang ingin membangun gedung baru, karena kantor dewan yang saat ini ditempati dinilai tidak layak dan lokasinya tidak strategis, karena berdempetan dengan kantor pemkab.
Iskandar justru menyatakan, gedung dewan yang ditempati saat ini masih sangat layak. Keinginan membangun gedung DPRD baru, bukan merupakan keinginan mayoritas anggota dewan, namun hanya segelintir orang saja.
"Secara pribadi ataupun secara kelembagaan kami tidak setuju. Lebih baik dana untuk pembangunan gedung dewan itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin di Pamekasan ini," ucapnya menegaskan.
Menurut dia, dana sebesar Rp25 miliar untuk rencana pembangunan gedung DPRD yang baru tersebut, sebaiknya diprosentasekan untuk membangun kapasitas sarana prasarana, peningkatan produktivitas pertanian, agroindustri, dan UKM. Juga untuk fasilitasi peningkatan akses dan kesempatan bagi pencari kerja produktif, baik di luar ataupun dalam negeri.
"Misalnya ke Batam, Hong Kong, Asia Pasifik, yang tentunya bagi mereka yang memiliki kompetensi sesuai dengan pendidikan kejuruan yang ada," paparnya.
Selain itu, anggaran Rp25 miliar tersebut, juga bisa dialokasikan untuk mensubsidi masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Mantan aktivis Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jatim ini memaparkan, jumlah penganggur atau pencari kerja di Kabupaten Pamekasan pada 2010 ini bertambah 2.000 orang. Itu artinya memperbesar angka pengangguran di daerah dari tahun 2009 lalu yang hanya 16.000 orang menjadi 18.000 orang.
Yang lebih memprihatikan, mayoritas penganggur adalah berusia produktif dan orang terdidik, yakni bergelar sarjana.
Sementara perusahaan yang ada di Pamekasan berdaya serap rendah, dengan upah dibawah standar UMK, sehingga masyarakat lebih banyak berburu menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Di bidang kemiskinan, sambung Iskandar, sebanyak 234.019 jiwa dari total 851.690 penduduk di Kabupaten Pamekasan masih berada dalam garis kemiskinan atau sekitar 35,76 persen, masih jauh diatas angka kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Timur yang hanya 16,68 persen.
Sementara di bidang kesehatan, di Pamekasan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan layanan kesehatan secara layak.
Di Kabupaten Pamekasan dari bulan Januari hingga kini tercatat 10 penderita gizi buruk, jumlah yang tergolong banyak, bahkan satu penderita di antaranya balita asal Kecamatan Proppo meninggal dunia.
"Haruskah kita menutup mata dengan kondisi seperti ini, dengan membangun gedung dewan yang baru yang biayanya mencapai Rp25 miliar. Kenapa tidak diperioritaskan pada penanganan persoalan sosial ini dulu uang untuk pembangunan gedung tersebut?" tegas Iskandar.
Sebelumnya, wakil Ketua DPRD Pamekasan Muhdlar Abdullah menyatakan, pembangunan gedung baru tersebut dilakukan karena gedung yang ditempati saat ini sangat sempit dan lokasinya berdampingan dengan kantor pemkab.
Kepada sejumlah wartawan di Pamekasan, politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyatakan, usulan membangun gedung baru tersebut telah disetujui Bupati Pamekasan Kholilurrahman, dan rencananya akan dimulai pada 2011 secara bertahap.
"Sebab kalau dana dari APBD kami tidak mampu. Jadi pembangunannya secara bertahap saja," ujar Muhdlar Abdullah.
Rencananya, gedung DPRD baru yang akan dibangun pada 2011 itu di areal seluas 1 hektare di Desa Panempan, sekitar 1 kilometer dari Kota Pamekasan.
Posting Komentar