"Ini terbukti dengan tidak ada 'plot' dana pada program publik yang berbasis kerakyatan, seperti pelayanan askes rawat jalan," kata anggota Badan Anggaran DPRD Pamekasan, Iskandari, Jumat.

Selain itu, pelayanan kesehatan masyarakat miskin, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kekurangan dana, juga tidak dianggarkan.

"Demikian juga dengan pengembangan puskesmas yang belum memenuhi standar," ucapnya.

Menurut Iskandar, anggaran yang diajukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan pada RAPBD 2011 ini sebesar Rp34,2 miliar, jauh lebih kecil dari anggaran yang diajukan RSD Pamekasan yang mencapai Rp46,3 miliar.

Badan Anggaran, kata Iskandar, akan meminta Dinas Kesehatan hendaknya merevisi kembali anggaran yang diajukan ke Badan Anggaran dewan.

"Kami harap dinas meninjau kembali program RAPBD 2011 agar lebih mengutamakan pelayanan publik, bagaimanapun meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat adalah yang paling utama," ucap Iskandar, menegaskan.

Di RSD Pamekasan anggota Badan Anggaran DPRD Pamekasan Iskandar menyatakan, program yang diajukan ke pada RAPBD 2011 ini juga dinilai kurang menyentuh kepentingan masyarakat kecil.

Hal ini, terbukti poin-poin program tidak ada yang berupaya untuk memperbaiki pelayanan. Seperti perbaikan ruangan yang kumuh dan pengadaan air bersih.

Padahal di rumah sakit itu, selama ini sering dikeluhkan masyarakat, terutama tentang ketersediaan air bersih. Bahkan dewan selalu menerima laporan dari masyarakat bahwa siswa pelayanan juga terkesan kurang optimal dan diperparah lagi dengan sikap tenaga medis yang kurang ramah terhadap pasien dari kalangan keluarga miskin.